berikan nilai kami melalui survey online dibawah ini

ANDA PUAS ?


DENGAN PELAYANAN KAMI

Isi Surveinya

PELAYANAN KAMI MEMUASKAN


BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Isi Disini

KAMI BERKOMITMEN MENCEGAH KORUPSI


APA PENDAPAT ANDA ?

Sampaikan Disini

Area V Tim Pembangunan ZI PT Surabaya


Penguatan Pengawasan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pengadilan Tinggi Surabaya

  1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Tinggi Surabaya

  2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tinggi Surabaya

  3. Meningkatkan sistem integritas di Pengadilan Tinggi Surabya dalam upaya pencegahan KKN

Rencana Aksi :

Tahap pertama adalah melaksanakan Penguatan Pengawasan di Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang bertujuan meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dalam membangun Zona Integritas mempertahankan WBK dan WBBM serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya sesuai usulan sebagai Zona Integritas mempertahankan WBK dan WBBM Rencana aksi dalam manajemen perubahan ini adalah :
Rencana aksi dalam Penguatan Pengawasan ini adalah :
1. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi Pengadilan Tinggi Surabaya;
2. Mengimplementasikan Pengendalian gratifikasi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
3. Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP) dan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
4. Melakukan Kegiatan Pengendalian dan Mengkomunikasikan SPI kepada seluruh Pihak Untuk Meminimalisir Resiko;
5. Menunjuk Petugas Meja Pengaduan;
6. Menindaklanjuti Setiap Laporan Yang Masuk;
7. Menerapkan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
8. Melakukan Identifikasi/Pemetaan benturan Kepentingan dalam tugas dan Fungsi Utama.

Susunan Tim

Koordinator Area

Hj. SRI HERAWATSH.MH.

Anggota

# Nama
1 Heru Mulyono Ilwan, SH. MH
2 Prim Fahrur Razi, SH. MH.
3 Syahrir, ST., SH.
4 Hj. Emi Rihastuti, SH.MH.
5 Udin Wahyudin, S.H., M.H.
6 Mucharom Rudianto, SH.
7 Agis Yosianto Adam, S.H
8 Aulia Mazidah, A.Md.
9 Rominta Maria Lingga, A.Md.

Rencana Kerja

LKE

Pemenuhan

Pengendalian Gratifikasi

# Indikator Eviden
1 Unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi Link
2 Unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi Link

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

# Indikator Eviden
1 Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian Link
2 Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja Link
3 Unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi Link
4 Unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait Link

Pengaduan Masyarakat

# Indikator Eviden
1 Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat Link
2 Unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat Link
3 Unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Link
4 Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Link

Whistle Blowing System

# Indikator Eviden
1 Unit kerja telah menerapkan whistle blowing system Link
2 Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system Link
3 unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle
blowing system		 Link

Penanganan Benturan Kepentingan

# Indikator Eviden
1 Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama Link
2 Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan Link
3 Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan Link
4 Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan Link
5 Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan Link

Reform

Mekanisme Pengendalian Aktivitas

# Indikator Eviden
1 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang Link

Penanganan Pengaduan Masyarakat

# Indikator Eviden
1 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat Link

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai

# Indikator Eviden
1 Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN Link
2 Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN Link

Monev Area

Profil




 Berita lainnya