Rabu, 20 November 2024 pukul 16.00 WIB bertempat di Movenpick Hotel telah dilaksanakan pembukaan kegiatan Pembinaan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Acara Pembinaan dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., secara daring dengan didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Fredrik Willem Saija, S.H., M.H., dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Hasanudin, S.H., M.H. secara luring.
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan supaya menjaga integritas dan akuntabilitas pribadi dan lembaga guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
Acara pembukaan diakhiri dengan sambutan, dan pembukaan, dilanjutkan dengan pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H. secara daring. Beliau mengingatkan para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah provinsi Jawa Timur untuk selalu menjaga wibawa pimpinan peradilan, serta selalu memberikan contoh sebagai role model kepada para hakim dan pegawai di wilayahnya masing-masing.
Dalam rangkaian kegiatan pembinaan pada 20-22 November 2024, sebagai pemateri pertama Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Jawa Timur, hadir Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. yang membawakan materi tentang pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), serta peran KY dalam menjaga harkat dan martabat hakim.
Pemateri berikutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Fredrik Willem Saija, S.H., M.H., menyampaikan materi tentang “Kepemimpinan, Etika dan Manajemen Konflik”. Beliau membahas tentang kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh ketua dan wakil ketua dalam memimpin pengadilan negeri.
Selain sebagai tuan rumah kegiatan pembinaan, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. juga memberikan materi tentang “Kepemimpinan Eksekusi”, tentang tantangan dan kendala melaksanakan putusan peradilan, hingga kesalahan yang masih sering dibuat para hakim dalam memutus perkara yang terkait eksekusi. (pir)
